Memperkuat Kepastian Hukum Organisasi, PPNI Jakarta Utara Lakukan Roadshow Pendampingan Musyawarah Anggota Komisariat

Kominfo PPNI Jakut

5 tahun ago

Gambar 1: Salahsatu kegiatan Musyawarah anggota DPK PPNI di RS. Gading Pluit secara Hybrid. Dihadiri beberapa anggota, direktur dan pejabat rumah sakit secara luring.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jakarta Utara mengupayakan pelaksanaan pergantian kepemimpinan ketua komisariat sesuai dengan aturan organisasi melalui musyawarah anggota yang terjadwal di tiap-tiap komisariat pada bulan Oktober hingga Desember 2021 ini. H. Maryanto, SKM., S.Kep., Ns selaku ketua Dewan pengurus Daerah (DPD) Jakarta Utara menyatakan bahwa “Tujuan diselenggarakannya musyawarah anggota di seluruh Dewan Pengurus Komisariat (DPK) PPNI se-Jakarta Utara saat ini merupakan suatu kewajiban bagi seluruh DPK di daerah Jakarta Utara untuk melaksanakannya sesuai dengan aturan organisasi yang tertuang pada AD/ART PPNI pasal 75.”

Hingga Desember 2021 ini sudah ada beberapa komisariat yang telah mengadakan musyawarah anggota. Adapun DPK PPNI yang telah mengadakan musyawarah anggota antara lain; RS. Penyakit Infeksi Prof. dr. Sulianto Saroso, RS. Islam Jakarta Sukapura, Puskesmas Kec. Kelapa Gading, RS Gading Pluit, RSUD Tugu Koja, RS Pelabuhan, RSUD Tanjung Priok, RS Duta Indah, Puskesmas Kec. Tanjung Priok, RS Sukmul Sisma Medika, Puskesmas Kec. Koja, Puskesmas Kec. Penjaringan, RS. Mitra Keluarga Kelapa Gading, RSIA Family, Puskesmas Kec. Cilincing, Puskesmas Kec. Pademangan, RSUD Pademangan, RS. Pantai Indah Kapuk, RS. Puri Medika, RSIA Grand Family, RS. Satya Negara, DPK PPNI Pendidikan, RS. Mulyasari, RS. Atmajaya, RS. Port Medical Center, RSUD Cilincing, RS. Royal Progress, RS. Pluit dan RSUD Koja.

Gambar 2: Sambutan Ketua DPD PPNI Jakarta Utara H. Maryanto, SKM., S.Kep., Ns. dalam salah satu kegiatan musyawarah anggota.

Penyelenggaran musyawarah anggota pada kali ini didampingi dan dipandu secara khusus agar sesuai dengan aturan organisasi oleh pengurus DPD. Kegiatan tersebut juga diselenggarakan secara bersamaan dikarenakan periode kepengurusan PPNI tingkat komisariat rata-rata berakhir di bulan Nopember tahun 2021. “Penyelenggaran musyawarah anggota ini diselenggaran sesuai dengan peraturan organisasi (PO) agar teknis penyelenggaraannya sesuai dengan keprotokoleran yang ada. Dimana PPNI seluruh DPK di Jakarta Utara per-Nopember 2021 ini, rata-rata telah berakhir masa periodenya. artinya, satu periode ini telah dilalui dan wajib dilakukan pelaksanaan musyawarah anggota”. Kata H. Maryanto, SKM., S.Kep., Ns. Menambahkan.

Maryanto, SKM., S.Kep., Ns. Juga menjelaskan bahwa “ada beberapa hal dasar yang harus terpenuhi pada pelaksanaan musyawarah anggota ini. Pertama, pada pelaksanaan kegiatan tersebut harus diikuti oleh seluruh anggota komisariat dan dihadiri oleh segenap pengurus ditingkatan DPK, tingkatan DPD dan tamu undangan yang dikehendaki panitia . Dan musyawarah ini hanya dilakukan satu kali selama satu periode 5 tahun masa kepengurusan. Kedua, penetapan musyawarah anggota ini pada tanggal yang sudah ditentukan oleh DPD pada rapat pleno maka harus dilaksanakan dengan tepat dan dihadiri pimpinan-pimpinan tertinggi institusi agar pelaksanaan musyawarah anggota ini dapat disinergikan dengan program-program yang ada di institusi masing-masing. Sehingga keberadaan DPK ini mampu memberikan manfaat tidak hanya kepada profesi dan anggota, tetapi juga kepada institusi dimana komisariat ini bernaung.”

Gambar 3: Penyampaian materi tentang PKB Online sekaligus salahsatu kegiatan roadshow pendampingan musyawarah anggota di DPK oleh pengurus DPD PPNI Jakarta Utara

“Selain itu, ini juga sesuai dengan pelaksanaan visi nasional kita. Agar jajaran manajemen institusi DPK bernaung wajib mengetahui program kerja PPNI serta keberadaan PPNI. Ketiga, didalam pelaksanaan musyawarah anggota ini sebaiknya harus membahas isu-isu yang dianggap penting untuk kelangsungan dan perkembangan organisasi yang ujungnya adalah memberikan perlindungan kepada anggota dan juga mensejahterakan anggota. Dan yang paling terakhir dalam pelaksanaan musyawarah anggota ini adalah wajib melakukan pemilihan ketua” Jelas-nya.

Maryanto, SKM., S.Kep., Ns. Menjelaskan bahwa “setelah terpilih ketua, maka harus menyusun struktur sebagaimana di dalam penjabaran AD/ART. Kemudian program-program kerja tersebut, wajib linier dengan program-program hasil musyawarah daerah PPNI yang ke-IX serta dilaksanakan sesuai waktu yang telah disepakati.

“Pendampingan pelaksanaan musyawarah anggota saat ini merupakan salah satu ikhtiar daripada pengurus DPD PPNI Jakarta Utara untuk memberikan satu kepastian hukum terhadap kepengurusan yang ada ditingkatan komisariat. Jangan sampai seperti pengurus-pengurus yang lalu tidak memberikan pendampingan. Sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum serta akhirnya seluruh komisariat tidak memiliki Surat Keputusan (SK) kepengurusan. Artinya, adanya SK kepengurusan ini melalui musyawarah anggota. Agar kegiatan tersebut lancar, pada periode ini harus memberikan pendampingan dan memastikan keadaan itu berjalan dengan sesuai aturan yang ada. Harapannya dengan musayawarah anggota yang sesuai dengn aturan bisa mensinergikan antara pengurus tingkat komisariat, daerah, wilayah hingga nasional sehingga terwujudnya kesejahteraan bagi perawat. “ Tutup H. Maryanto, SKM., S.Kep., Ns.